Uraikan Sebab Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru

Penyebab utama runtuhnya pemerintah Orde Baru adalah krisis moneter pada tahun 1997. Sejak tahun 1997, kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk sejalan dengan krisis keuangan Asia. Segalanya terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Munculnya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya keresahan sosial. Ada demonstrasi yang di gerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama pengunjuk rasa adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total.

Pembahasan detail tentang Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru

Demonstrasi besar-besaran di adakan pada tanggal 12 Mei 1998 di Jakarta. Pada tahapan itu terjadi peristiwa Trisakti, yakni tewasnya empat mahasiswa Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan, keempat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Ke empat mahasiswa yang meninggal setelah itu di beri gelar “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi dorongan reformasi tersebut, Presiden Suharto berjanji akan merombak Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu, juga akan membentuk Panitia Reformasi yang tugasnya menyelesaikan UU Pemilu, UU Partai, UU Susunan MPR, DPR dan DPRD, UU Anti Monopoli dan UU Anti Korupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi tidak bisa di bentuk karena 14 menteri menolak masuk Kabinet Reformasi. Penolakan ini menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya.

Keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus di akui sebagai prestasi besar bagi bangsa Indonesia. Seiring dengan bertambahnya sarana dan prasarana fisik yang dapat di nikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun keberhasilan ekonomi dan infrastruktur Orde Baru tidak di imbangi dengan pembangunan spiritual (character building) para pelaksana pemerintahan (birokrat), aparat keamanan dan pelaku ekonomi (pengusaha/konglomerat). Puncaknya, pertengahan tahun 1997, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi budaya (bagi aparat, aparat dan penguasa).