GMNI Kalbar Minta PPKM Darurat Tidak Dilanjutkan

Katalistiwa. Merespon lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Nomor 19/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dimana memperluas daerah PPKM Darurat keluar Pulau Jawa dan Bali.

Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang telah diterapkan PPKM Darurat di dua kota, yaitu Pontianak dan Singkawang, dari tanggal 12-20 Juli 2021.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua DPD GMNI Kalimantan Barat, Anselmus Ersandy Santoso menyatakan bahwa PPKM Darurat yang berfokus pada menekan tingkat mobilitas masyarakat belum tentu efektif menekan angka penyebaran Covid-19, karena sifatnya hanya menahan bukan menuntaskan masalah.

Menurutnya, PPKM Darurat malah menambah masalah baru bagi perekonomian dan masyarakat menengah ke bawah.

“Penutupan berbagai tempat usaha seperti restoran, cafe, warung kopi dan berbagai pertokoan menyebabkan banyak karyawan yang harus dirumahkan. Apabila PPKM Darurat diteruskan, maka bisa saja banyak usaha mengalami kesulitan likuiditas yang bisa berdampak pada pengurangan karyawan, sehingga bisa meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan,” bebernya kepada redaksi katalistiwa, Sabtu malam (17/7).

Ia melanjutkan, PPKM Darurat juga menyebabkan berbagai usaha mengalami kesulitan untuk bertahan apalagi berkembang.

“Terkhusus lagi usaha kecil dan menengah (UKM), akan sangat kesulitan menghadapi PPKM Darurat apabila diperpanjang,” jelasnya.

Sandy menerangkan bahwa dampak jika PPKM Darurat diperpanjang, akan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, yang kemudian akan berpengaruh pada perusahaan retail.

“Untuk mencegah berbagai permasalahan akibat PPKM Darurat, maka DPD GMNI Kalimantan Barat berharap agar PPKM Darurat tak diperpanjang,” pintanya.

Sandy meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk fokus melakukan vaksinasi massal secepat mungkin dengan berbagai metode.

“Kita minta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk fokus vaksinasi massal, bisa saja dengan mengumpulkan masyarakat, namun harus prokes, tapi lebih disarankan vaksinasi dengan metode jemput bola ‘door to door’ agar semua masyarakat dapat terjangkau vaksinasi,” tandasnya.

Menurutnya, apabila angka masyarakat yang telah di vaksin telah mencapai 70-80 persen dari total masyarakat Kalimantan Barat, maka pertumbuhan ekonomi dan penuntasan berbagai masalah sosial akibat pandemi Covid-19 siap dilaksanakan. [ben]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *