Bupati Erlina Sampaikan Masukan di Komite 1 DPD RI Terkait Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

  • Whatsapp

Katalistiwa. Bupati Mempawah, Hj. Erlina bersama perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota) memberikan masukan terkait evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kegiatan dengar pendapat dengan Komite 1 DPD RI, Senin (20/9) di Sekretariat Jenderal DPD RI. Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 , Senayan. Jakarta.

Erlina mengatakan, status pandemi Covid-19 antar daerah itu tidak sama, khususnya daerah-daerah di pulau Jawa dan Bali. Sementara  kebijakan refocusing anggaran diperlakukan sama diseluruh daerah. Sehingga, untuk daerah yang status Covid-nya termasuk zona hijau atau sedikit yang terpapar, penyerapan anggaran untuk kegiatan penanganan dan pasca pandemi cukup menyulitkan.

Bacaan Lainnya

“Regulasi yang diterbitkan oleh pusat hendaknya bersifat komprehensif dan terintegrasi dari berbagai K/L dengan mempertimbangkan kondisi daerah. Kebijakan refocusing disarankan tidaklah disamaratakan presentasenya, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi daerah dan tingkat Pendapatan Asli Daerahnya,” ungkap Erlina.

Disisi lain, kata Erlina kebijakan refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19 berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang tidak maksimal. Untuk itu, terkait aspek penganggaran, penetapan persentase refocusing sejogjanya disesuaikan dengan zonasi keterpaparan angka Covid-19, dan postur anggaran APBD masing-masing daerah.

Selain itu, imbuh Erlina dengan adanya pandemi sangat berdampak terhadap pelayanan publik yang tidak maksimal, contohnya pelayanan kesehatan yang turun karena masyarakat takut untuk berobat.

Juga terkait belanja pegawai bagi CPNS dan PPPK hendaknya perlu dipertimbangkan, agar tidak menjadi beban APBD, tetapi melalui Dana Alokasi Umum.

“Target-target indikator makro yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebelumnya tidak bisa dicapai sebagaimana mestinya, karena adanya kebijakan refocusing. Untuk itu, diharapkan daerah tidak diberlakukan lagi adanya kebijakan refocusing dan relokasi lagi, mengingat kondisi APBD sudah sangat terbatas untuk dapat berjalan dengan optimal,” harapnya.

Setelah mendengarkan paparan dan masukan dari Asosiasi Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten / Kota) terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diperoleh kesimpulan rapat sebagai berikut:

 

  1. Komite I DPD RI memandang perlu adanya treatment dan kebijakan yang berbeda terkait penanganan covid di Daerah dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, level daerah, dan kemampuan keuangan
  2. Komite I DPD RI akan mendorong Pemerintah melalui Kementerian mitra kerja terkait untuk,
    1. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi penangananan covid-19 serta memperkuat kordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan covid 19 di
    2. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektifitas belanja daerah untuk penanganan kesehatan, peningkatan ekonomi dan Jaring Pengamanan Sosial.
    3. meninjau kembali mekanisme penyaluran insentif tenaga kesehatan di
    4. mempercepat penyaluran dan pemerataan vaksinasi khususnya di daerah-daerah terpencil dan terluar dalam rangka mempecepat tercapainya herd immnunity.
    5. menyederhanakan kebijakan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional bagi daerah baik dari persyaratan maupun mekanisme
    6. Mempertimbangkan pemanfaatan anggaran Daerah untuk CPNS dan
    7. Perbaikan database dan sistem kependudukan yang terintegrasi dan
  3. Komite I DPD RI memandang perlu adanya perbaikan mekanisme pengaturan penggunaan anggaran belanja daerah
  4. Komite I DPD RI memandang perlunya pertemuan berkala dengan Asosiasi Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) sebagai upaya berkelanjutan dalam menyempurnakan pelaksanaan otonomi daerah. [sta]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *